SATU DATA STATISTIK SEKTORAL
Kabupaten Trenggalek
SUBBIDANG : —
2. KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA SANITASI (DAK REGULER) —640
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
LINGKUNGAN HIDUP
11. DATA PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN KAB. TRENGGALEK MASA JABATAN 2024 - 2029 —998
Sekretariat DPRD
PEMERINTAHAN
Sekretariat DPRD
PEMERINTAHAN
15. DATA SEKOLAH ADIWIYATA —1.561
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
20. INDEKS DESA MEMBANGUN KABUPATEN TRENGGALEK —1.441
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PEMERINTAHAN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PEMERINTAHAN
24. REKAP PENGADUAN BERDASARKAN KATEGORI —756
Dinas Komunikasi dan Informatika
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Dinas Komunikasi dan Informatika
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
25. REKAP PENGADUAN BERDASARKAN KANAL PENGADUAN —843
Dinas Komunikasi dan Informatika
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Dinas Komunikasi dan Informatika
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
30. REKAP DPT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2004 —682
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
31. REKAP DPT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN II TAHUN 2004 —664
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
32. DATA RUANG TERBUKA HIJAU —1.304
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
34. JUMLAH USULAN MUSRENBANG KECAMATAN —796
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
37. REKAP DPT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2005 —552
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
38. REKAP DPT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PUTARAN I 2008 —602
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
39. REKAP DPT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PUTARAN II 2008 —536
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
40. REKAP DPT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009 —553
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
42. REKAP DPT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2010 —574
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
43. REKAP DPT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2013 —607
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
44. REKAP DPT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 —601
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
46. REKAP DPT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2015 —609
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
47. REKAP DPT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2018 —603
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
48. REKAP DPT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 —661
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
50. REKAP DPT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2020 —1.580
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
51. DAFTAR PAGU DANA DESA SE-KABUPATEN TRENGGALEK —1.225
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PEMERINTAHAN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PEMERINTAHAN
53. MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2021-2026 —751
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
54. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERDAPAT DIDALAM DOKUMEN PERENCANAAN —889
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
59. JUMLAH RUMAH YANG TERKENA BENCANA ALAM MENURUT KECAMATAN —613
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PERUMAHAN
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PERUMAHAN
60. JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) MENURUT KECAMATAN —603
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PERUMAHAN
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PERUMAHAN
61. JUMLAH RUMAH TANGGA (RT) YANG TERLAYANI AKSES AIR MINUM MENURUT KECAMATAN —549
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEKERJAAN UMUM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEKERJAAN UMUM
62. JUMLAH RUMAH TANGGA (RT) YANG TERLAYANI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK MENURUT KECAMATAN —506
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEKERJAAN UMUM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEKERJAAN UMUM
63. JUMLAH RUMAH TANGGA (RT) YANG MEMILIKI AKSES SANITASI LAYAK —542
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEKERJAAN UMUM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEKERJAAN UMUM
75. TARGET SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH —719
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
80. DATA PEMOHON PENERBITAN SURAT IJIN PENELITIAN/KKN/PKL/PRAKERIN —880
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PELAYANAN
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PELAYANAN
86. DATA WARNET YANG ADA DI DESA SE- KECAMATAN KARANGAN —557
Kecamatan Karangan
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Kecamatan Karangan
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
87. DATA BIRO JASA PENGIRIMAN / EKSPEDISI DI DESA SE- KEC. KARANGAN —557
Kecamatan Karangan
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Kecamatan Karangan
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
99. DATA PELAYANAN SURAT KECAMATAN GANDUSARI PER DESA —142
Kecamatan Gandusari
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Kecamatan Gandusari
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
103. DATA INDUK DAN DATA REFERENSI - KODE WILAYAH —193
Dinas Komunikasi dan Informatika
PEMERINTAHAN
Dinas Komunikasi dan Informatika
PEMERINTAHAN
* Waktu terakhir dilihat.
1. BUMDES
2. INDUSTRI
3. INVESTASI
4. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5. PARIWISATA
6. PERDAGANGAN
7. PERIKANAN
8. PERKEBUNAN
9. PERTANIAN
10. PETERNAKAN
1. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. BENCANA
2. KEAMANAN
3. POLITIK DAN HUKUM
1. KAWASAN / DAERAH TERTINGGAL
2. KOMISI PEMILIHAN UMUM
3. KOMUNIKASI DAN INFORMASI
4. LINGKUNGAN HIDUP
5. PEKERJAAN UMUM
6. PELAYANAN
7. PEMERINTAHAN
8. PERUMAHAN
9. TRANSPORTASI
1. AGAMA
2. KEPEGAWAIAN
3. KEPENDUDUKAN
4. KETENAGAKERJAAN
5. PENDIDIKAN
1. KESEHATAN
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3. RSUD
4. SOSIAL